Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi
INFOBALINEWS, JAKARTA – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penegakan hukum terhadap korporasi, pengawasan kawasan konsesi, serta pemulihan ekosistem terdampak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengendalian karhutla harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui pemadaman, tetapi juga pencegahan sistematis dan penindakan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab.
Presiden Prabowo mendorong perubahan pendekatan penanganan karhutla agar lebih mengutamakan pencegahan dan pengawasan. Pemerintah juga memperkuat penindakan terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran, termasuk melalui pencabutan konsesi dan proses hukum.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Prabowo dalam forum KTT ASEAN ke-49.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas korporasi di kawasan hutan dan lahan menjadi bagian penting dalam kebijakan pengendalian karhutla. Pemerintah juga mendorong agar pemegang izin bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan di wilayah operasionalnya, termasuk memastikan pencegahan kebakaran dan pemulihan kawasan terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi turut memperkuat pengawasan melalui pengembangan sistem pemantauan karhutla yang mengintegrasikan data spasial dan informasi perizinan. Sistem ini membantu pemerintah memetakan titik panas, memantau perkembangan luas kebakaran, serta mengidentifikasi pemegang izin atau pengelola lahan di wilayah terindikasi terbakar.
“Setiap titik panas yang muncul di dalam area perizinan harus direspons. Pemegang izin wajib melakukan pengecekan dan memberikan tanggapan. Jika terbukti terjadi kebakaran, harus segera dilaporkan agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan,” tegas Kristomei dalam pemaparan mengenai pengembangan sistem pelacakan karhutla.
Penanganan karhutla turut diarahkan pada pemulihan ekosistem melalui kewajiban rehabilitasi kawasan dan penegakan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dituntut mencegah kebakaran, tetapi juga bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Melalui penindakan tegas, pengawasan korporasi, dan pemulihan kawasan terdampak, pemerintah mendorong pengendalian karhutla yang lebih menyeluruh. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat menjadi kunci menjaga kelestarian hutan serta mencegah kebakaran berulang. (*)

