Pemerintahan Prabowo-Gibran Dorong Digitalisasi Ekonomi untuk Berdayakan UMKM Oleh: Cahyo Widjaya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memprioritaskan digitalisasi ekonomi sebagai strategi utama untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bukan tanpa alasan mengapa pemberdayaan kepada sektor UMKM benar-benar menjadi prioritas dan terus ditekankan oleh pemerintah. Pasalnya, sektor tersebut memiliki kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61%, langkah ini bertujuan mengatasi tantangan utama yang dihadapi sektor tersebut, yaitu akses permodalan dan pasar. Komitmen ini mencerminkan upaya serius untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran kementeriannya untuk menciptakan kebijakan yang mendorong transformasi UMKM agar mampu bersaing di era digital. Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menjelaskan bahwa fokus kebijakan diarahkan pada penyediaan modal dan pembukaan akses pasar secara luas. Helvi menekankan bahwa struktur permodalan UMKM yang belum terformalkan memerlukan pembenahan agar lebih terarah. Selain itu, digitalisasi dipandang sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan metode konvensional yang masih banyak digunakan oleh pelaku UMKM. Helvi juga memaparkan rencana pembentukan lembaga penyedia modal khusus bagi UMKM yang akan dikelola langsung oleh Kementerian UMKM. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas. Selain itu, data pasar, kemitraan, pameran, hingga akses ekspor akan disiapkan secara terintegrasi untuk mempermudah pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka. Seluruh upaya terintegrasi itu, menjadi rangkaian dari bagaimana langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menandakan adanya komitmen kuat pemerintah yang sangat berpihak pada para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mendukung inisiatif tersebut dengan mengubah persepsi masyarakat terhadap UMKM melalui terminologi baru. Istilah "pelaku UMKM" akan diganti menjadi "pengusaha" guna menghilangkan konotasi negatif yang melekat pada istilah sebelumnya. Maman menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pengusaha kecil dan besar, kecuali dalam skala usaha serta aset yang dimiliki. Langkah ini bertujuan menanamkan rasa percaya diri pada para pengusaha UMKM dan mendorong mereka untuk bersaing secara setara dalam perekonomian nasional. Lebih jauh, Maman melihat digitalisasi sebagai peluang emas bagi pengusaha UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha agar lebih aktif memanfaatkan teknologi digital, termasuk platform daring, untuk memasarkan produk mereka. Transformasi ini diyakini dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Jaenal Effendi, memberikan perspektif mendalam tentang implementasi ekonomi kerakyatan berbasis digital. Menurutnya, sektor UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, seperti yang tercatat pada 2019, yaitu sebesar 96,99%. Namun, pemanfaatan platform digital oleh UMKM masih minim, hanya sekitar 8% dari total UMKM di Indonesia. Jaenal menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mempercepat adopsi teknologi digital melalui pelatihan dan pembinaan. Jaenal juga menawarkan strategi komprehensif yang mencakup lima langkah utama. Pelatihan digital oleh berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Keuangan, menjadi langkah awal. Selanjutnya, program CSR dari BUMN dan perusahaan swasta akan diintegrasikan untuk mendukung pelatihan teknologi bagi UMKM. Sinergi antara komunitas lokal dan program Kampus Merdeka juga diusulkan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Peran aktif masyarakat desa dalam membangun platform digital untuk produksi dan penjualan juga dianggap penting. Menurut Jaenal, komunitas desa perlu dilibatkan dalam membangun ekosistem usaha berbasis digital, sehingga pelaku UMKM yang belum melek teknologi dapat teredukasi. Tanpa kemampuan adaptasi terhadap teknologi, UMKM berisiko tertinggal dari perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Komitmen Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang tidak hanya berbicara pada tataran konsep, tetapi juga implementasi nyata. Fokus pada pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi ekonomi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi besar pemerintahan tersebut. Dengan memanfaatkan momentum kemajuan teknologi, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mendunia. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat kebijakan pendanaan untuk UMKM dengan melibatkan investor lokal dan asing. Kebijakan ini tidak hanya akan membantu UMKM meningkatkan skala usaha mereka, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi kelompok usia produktif. Jaenal menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan bisnis bagi kelompok usia 15–25 tahun, karena generasi muda ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian digital di masa depan. Transformasi ekonomi kerakyatan berbasis digital yang dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat untuk mengubah wajah UMKM Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang solid, pelatihan yang terstruktur, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat, digitalisasi ekonomi bukan hanya menjadi solusi, tetapi juga peluang besar bagi UMKM untuk menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. *) Peneliti Ekonomi Kerakyatan - Institut Ekonomi Sejahtera
Oleh : Janu Farid Kesar )*
Presiden Prabowo Subianto berhasil memanfaatkan kunjungan kerja ke lima negara, yaitu Tiongkok, Brasil, Amerika Serikat, Peru, dan Inggris, untuk mendorong investasi strategis yang berdampak pada kemajuan ekonomi daerah.
Lawatan yang berlangsung selama dua pekan tersebut menghasilkan komitmen investasi senilai total 18,5 miliar dolar AS, yang akan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor prioritas di Indonesia.
Keberhasilan Presiden Prabowo dalam menggaet investasi dari berbagai negara melalui kunjungan kerjanya selama dua pekan tersebut menjadi salah satu upaya Kepala Negara untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah.
Keberhasilan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut mempertegas posisinya sebagai kepala negara yang mampu menjembatani kebutuhan nasional dengan peluang internasional.
Dalam pertemuannya dengan para pemimpin perusahaan di Inggris, Presiden Prabowo memperoleh komitmen investasi sebesar 8,5 miliar dolar AS. Angka tersebut mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia. Presiden menilai bahwa kepercayaan global ini tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola yang bersih dan efisien.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang turut mendampingi dalam lawatan tersebut, menjelaskan bahwa sektor-sektor prioritas seperti transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi daya tarik utama bagi investor.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dalam bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) dan kesehatan menjadi salah satu fokus utama yang direspon positif oleh pelaku usaha. Hal itu menunjukkan bahwa investasi tidak hanya diarahkan untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di daerah-daerah.
Kepala Negara juga menunjukkan pendekatan diplomasi multi-track yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha Indonesia, untuk menjalin kerja sama strategis dengan para mitra internasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, ditambah transisi pemerintahan yang damai, meningkatkan kepercayaan investor. Ia menyebutkan bahwa momentum tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan bersama perusahaan yang sudah menyatakan minatnya.
Pendekatan multi-track tersebut tidak hanya mengandalkan hubungan antarnegara (government-to-government) tetapi juga mengintegrasikan hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis (government-to-business).
Hal tersebut dianggap sebagai langkah cerdas yang dapat memberikan dampak langsung pada pembangunan daerah. Dengan keterlibatan sektor swasta, ekosistem investasi menjadi lebih inklusif, memberikan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang berkembang.
Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji, menyoroti bahwa total komitmen investasi sebesar Rp294 triliun menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Ia menilai, jumlah tersebut melampaui ekspektasi dan akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi domestik.
Menurutnya, kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka lima persen menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor di tengah tantangan global seperti fragmentasi perdagangan dan eskalasi geopolitik.
Lawatan Presiden RI kedelapan tersebut juga membuka peluang kerja sama baru di sektor energi bersih, industri hilir, serta pengembangan teknologi. Di Brasil dan Peru, diskusi mengenai transisi energi menjadi fokus utama, sedangkan kunjungan ke Tiongkok menghasilkan penguatan kerja sama dalam hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Semua hasil ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia menjadi pusat perhatian di panggung internasional.
Selain dampak ekonomi nasional, komitmen investasi tersebut diproyeksikan akan memberikan manfaat langsung bagi daerah. Infrastruktur yang lebih baik, peningkatan layanan kesehatan, serta akses pendidikan berkualitas akan menjadi prioritas yang didorong oleh investasi ini.
Dengan dukungan pemerintah yang bersih dan efisien, manfaat investasi dapat dirasakan secara merata di seluruh penjuru negeri, termasuk daerah-daerah yang selama ini menghadapi kesenjangan pembangunan.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia merupakan hasil dari upaya bersama seluruh elemen bangsa. Stabilitas politik, transparansi tata kelola, serta dukungan masyarakat menjadi pondasi kuat yang menarik minat investor untuk menjalin kerja sama jangka panjang.
Sebagai pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun Indonesia dengan pendekatan strategis dan visioner.
Dengan hasil yang telah dicapai dari lawatan kerja tersebut, diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut tidak hanya memberikan dampak pada level nasional, tetapi juga menyentuh aspek-aspek yang menjadi kebutuhan utama masyarakat daerah.
Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi sektor yang mendapatkan perhatian utama, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Keberhasilan lawatan kerja tersebut menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang solid, stabilitas nasional, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dapat menjadi daya tarik utama bagi investasi global.
Melalui langkah-langkah strategis yang terus dilakukan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi yang inklusif dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah, sehingga cita-cita pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dapat terwujud.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
About the Author
