Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal,
INFOBALINEWS, JAKARTA – Sebanyak 961 kepala daerah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah prosesi bersejarah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2). Pelantikan yang mencakup 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
“Menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.
Sebagai bagian dari pemerintahan yang lebih luas, para kepala daerah yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan kebijakan yang sejalan dengan program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Konsistensi antara kebijakan daerah dan pusat dinilai krusial untuk mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas di berbagai sektor.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca pelantikan. Ia menekankan bahwa sinergitas antara kepala daerah dan instansi terkait harus diperkuat demi mendukung kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Apabila terdapat program-program yang selaras dengan program pemerintah daerah, hal ini harus dikomunikasikan agar dapat disinergikan antara pemerintah dan instansi terkait di Lampung,” katanya.
Dukungan serupa juga disampaikan kepada Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal, serta seluruh kepala daerah di provinsi tersebut. Irjen Helmy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh kepemimpinan baru demi kemajuan daerah.
“Mari kita bergandeng tangan, saling merangkul, dan mendukung kebijakan-kebijakan gubernur serta wakil gubernur yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Lampung,” imbuhnya.
Di Riau, Pj Gubernur Rahman Hadi turut menekankan pentingnya dukungan aparatur sipil negara (ASN) terhadap pemerintahan daerah yang baru. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan daerah harus selaras dengan program nasional guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
“Ada beberapa hal yang menjadi atensi pemerintah pusat, salah satunya adalah penyesuaian terhadap program-program daerah agar sesuai dengan program nasional sesuai dengan Astacita,” jelas Rahman Hadi.
Menurutnya, ASN memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan di daerah. Ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan harus disikapi dengan kesiapan dan dukungan penuh.
“Saya berharap kita memberikan dukungan penuh kepada penyelenggaraan program pembangunan di Provinsi Riau ini,” tandasnya.
Dengan pelantikan kepala daerah ini, harapan besar tertuju pada kesinambungan kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat. Dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.Presiden Prabowo Tegaskan Penelusuran Aliran Dana dan Perkuat Komitmen Berantas Judi Online
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik judi online yang semakin marak. Prabowo meminta agar upaya pemberantasan judi online semakin diperkuat dengan menelusuri aliran dana hingga jaringan internasionalnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemblokiran situs dan aplikasi judi online, tetapi juga melacak sumber pendanaan yang digunakan dalam operasionalnya.
“Tadi bapak minta itu, jadi perang sama judi online dikuatkan lagi. Tidak hanya take down situs maupun aplikasi. Tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnya, itu ditelusuri. Ini menjadi perang serius dari pemerintah terhadap judi online,” ujar Hasan.
Hasan menambahkan, upaya pemberantasan judi online ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai negara untuk menekan keberadaan operator judi online berbasis di luar negeri.
“Termasuk juga kerja sama dengan berbagai negara untuk mengatasi ini, jadi bukan cuma sendirian Indonesia. Tapi ada juga kerja sama dengan berbagai negara,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah strategis, Presiden Prabowo juga telah melantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian. Nugroho yang memiliki latar belakang di TNI-AD dan pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) mendapatkan tugas khusus dalam memperkuat sistem keamanan siber negara, termasuk dalam pemberantasan judi online.
Nugroho menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas yang telah diinstruksikan langsung oleh Presiden.
“Apalagi penekanan presiden masalah judol ini itu hal yang sangat serius bahkan lintas negara, maka kita berusaha bagaimana merancang strategi yang tepat semua lini terintegrasi dari kementerian/lembaga terkait,” ujar Nugroho.
Selain fokus pada judi online, BSSN juga akan memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Nugroho menekankan pentingnya kesadaran publik dalam menjaga keamanan data guna mencegah kejahatan siber, seperti phising dan social engineering yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan daring.
Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah menegaskan keseriusannya dalam menindak tegas praktik judi online yang telah meresahkan masyarakat serta merugikan perekonomian nasional.Waspadai Provokasi Ajakan Penarikan Uang, Pembentukan Danantara Bersifat Terbuka dan Efisien
JAKARTA – Media sosial tengah diramaikan oleh seruan untuk menarik uang tabungan dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN. Ajakan ini muncul seiring dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Pemerintah menegaskan bahwa Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi keresahan publik terkait ajakan penarikan dana dari bank BUMN. Danantara dibentuk dengan skema kerja sama yang terbuka (joint venture), sehingga pengelolaannya lebih efisien dan transparan. Luhut meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh provokasi yang beredar di media sosial.
“Danantara merupakan keputusan yang sangat strategis oleh pemerintah. Skema joint venture ini memungkinkan perusahaan-perusahaan terkait menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan dapat diawasi dengan jelas,” kata Luhut.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran Danantara akan membawa dampak besar bagi perekonomian nasional.
“Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi, yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap Danantara. Ia bahkan mengajak para mantan presiden dan pemimpin organisasi keagamaan untuk turut serta dalam mengawasi pengelolaan Danantara. “Saya meminta semua presiden sebelum saya serta para pemimpin NU, Muhammadiyah, KWI, dan lainnya untuk ikut membantu mengawasi Danantara,” imbuh Presiden Prabowo.
Menanggapi pembentukan Danantara, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis pemerintah ini. VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko, menegaskan bahwa Telkom akan terus berkomitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Kami akan terus mengikuti perkembangan kebijakan ini dan memberikan dukungan sesuai dengan arahan pemerintah,” ungkap Andri.
Danantara merupakan lembaga super holding yang menaungi berbagai perusahaan BUMN strategis, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. Dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun, Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan investasi negara dalam berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan.
Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab. Danantara diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam pengelolaan aset negara yang lebih profesional, efisien, dan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia.
(*/rls)Peluncuran Danantara Jadi Masa Depan Baru bagi Perekonomian Indonesia
JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.
Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.
“Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.
Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.
“Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
“Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.
BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.
Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.{}
About the Author
