Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia
Transisi Energi Sejalan Dengan Target Pemerintah Wujudkan Swasembada Energi
INFOBALINEWS, JAKARTA – Pemerintah melalui kebijakan transisi energi semakin menunjukkan langkah konkret yang memperkuat posisi Indonesia dalam upaya mewujudkan swasembada energi. Langkah ini tidak hanya menjadi bagian dari komitmen iklim global, tetapi menjadi pondasi strategis untuk kedaulatan nasional di sektor energi. Era energi fosil dipetakan akan ditinggalkan secara bertahap, digantikan oleh portofolio energi baru terbarukan (EBT) yang semakin diversifikasi dan terintegrasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa target utama kemandirian energi menjadi landasan utama kebijakan pemerintahan saat ini.
“Kami mau dorong peningkatan lifting, juga memakai semua energi yang ada di kekayaan di negara kita. Insya Allah, 2029–2030 minimal 80 persen kemandirian energi dapat kita wujudkan,” ujar Bahlil.
Bahlil menambahkan, strategi ini akan dilaksanakan tanpa membebani APBN secara penuh, melainkan melalui kolaborasi dengan swasta dan sinergi antara BUMN.
Lebih jauh, pemerintah merancang peningkatan campuran biodiesel menjadi B45 atau B50 tahun 2026, dan juga mengkaji mandatori etanol 10 persen (E10) agar konsumsi bahan bakar dalam negeri semakin bersih dan mandiri.
Dukungan korporasi BUMN yang bergerak di bidang energi sangat krusial. Dalam lingkup ini, PLN EPI (Energi Primer Indonesia) diposisikan sebagai ujung tombak transformasi bioenergi nasional. Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto, menyatakan rebranding dari biomassa ke bioenergi sebagai langkah strategis paradigmatis.
“Bioenergi selama ini dikonotasikan dengan limbah dan deforestasi. Dengan nama baru, kita ingin menegaskan bahwa cita-cita kita bukan hanya mengumpulkan limbah dan membakarnya, tetapi mengeksplorasi potensi bioenergi yang jauh lebih luas seperti biogas, hidrogen hijau, hingga kemitraan dengan desa dan industri,” ungkap Rakhmad.
Menurut Rakhmad, roadmap PLN EPI menargetkan pasokan hingga 10 juta ton biomassa dan 2.957 BBTU biogas, serta kontribusi pengurangan emisi sebesar 12–14 juta ton CO₂eq hingga tahun 2030. Dalam dialog publik, Rakhmad juga mengajak generasi muda aktif menjadi motor inovasi dalam transisi energi.
Sementara itu, cakupan dan infrastruktur untuk EBT di bawah payung PLN secara umum dipetakan dan dijalankan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hijau.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, mengingatkan bahwa target swasembada energi tidak bisa dicapai tanpa integrasi program transisi. Investasi PLN sendiri dalam transisi energi baru terbarukan saat ini terbatas, sehingga porsi besar tanggung jawab pembiayaan akan diambil alih sektor swasta.
“PLN hanya mampu sekitar Rp550 triliun atau setara 20 GW dari total kebutuhan investasi 180 miliar dolar AS. The rest of it kita serahkan kepada private sector,” ujar Suroso.
Di sisi lain, PLN juga terus berupaya menekan emisi karbon melalui pemensiunan bertahap PLTU dan pengembangan green supergrid yang menghubungkan pusat pasokan energi terbarukan ke pusat konsumsi.
Langkah-langkah strategis ini makin relevan di tengah arus dunia yang menuntut dekarbonisasi dan kesiapsiagaan energi. Pembangunan green supergrid menjadi tulang punggung distribusi EBT secara nasional agar tidak terjadi bottleneck.
Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta perlu terus diperkuat agar pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN serta mendorong masuknya investasi dan teknologi baru secara lebih luas. Sinergi ini menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya mengikuti arus transisi global, tetapi tampil sebagai pusat inovasi energi bersih di kawasan.*** Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan pembangunan di wilayah timur Indonesia berjalan seimbang dengan daerah lain, sekaligus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap tata kelola pembangunan Papua secara langsung dan berkesinambungan.
“Presiden ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan di Papua membawa hasil nyata bagi masyarakat dan dikelola dengan sistem koordinasi yang solid,” ujar Velix Vernando Wanggai.
Ia menambahkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua. Melalui mekanisme ini, komite Eksekutif memastikan koordinasi pembangunan semakin sinkron dan efisien di seluruh provinsi Papua. Komite akan memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat diterjemahkan secara efektif di daerah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyambut positif pembentukan komite eksekutif tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat.
“Koordinasi intensif menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat,” tegas Matius Fakhiri.
Ia menilai bahwa dengan adanya lembaga koordinatif di tingkat nasional, proses percepatan pembangunan dapat berjalan lebih efisien. Hal ini terutama penting dalam memastikan keberlanjutan proyek strategis seperti pembangunan jalan antarprovinsi, penguatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah daerah, kata Matius, siap menjadi mitra aktif dalam implementasi kebijakan pusat di Papua.
Pemerintah pusat juga menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dalam pembangunan Papua, di mana partisipasi masyarakat menjadi faktor utama. Melalui pendekatan berbasis kearifan lokal, pembangunan diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia. Dengan sistem koordinasi yang lebih kuat dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Papua kini berada di jalur percepatan pembangunan yang lebih terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Upaya ini menandai babak baru bagi Papua, bukan hanya sebagai simbol perhatian pemerintah, tetapi juga sebagai wujud nyata keseriusan negara dalam membangun dari pinggiran, menghapus ketimpangan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa.
About the Author
