Pemerintah Perketat SOP MBG untuk Tingkatkan Keamanan Layanan Nutrisi Anak

INFOBALINEWS, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan peningkatan standar keamanan dalam operasional layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengetatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada mobil mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai respons atas evaluasi internal dan masukan dari berbagai pihak terkait mekanisme pengiriman pangan bergizi kepada peserta didik di seluruh Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya telah sejak awal menerapkan SOP pengecekan kendaraan secara ketat, namun dinamika di lapangan mendorong adanya peningkatan dan pembaruan regulasi, khususnya terkait proses penggantian sopir cadangan.

“Ya tentu saja, karena selama ini kan kita sudah lakukan, bahkan di dalam petunjuk teknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap waktu. Dengan adanya kasus penggantian sopir, ini menjadi masukan baru bagi BGN dan kepala SPPG agar secara cermat mengganti atau memilih sopir cadangan yang kualifikasinya sama,” ujar Dadan.

Ia menegaskan, peningkatan SOP ini merupakan langkah penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan distribusi makanan bergizi yang setiap hari diantar ke sekolah-sekolah. Menurutnya, standar keamanan kendaraan dan kualifikasi sopir harus dipastikan tanpa kompromi.

“Kami berkomitmen memperbaiki seluruh aspek terkait SOP, termasuk mekanisme penggantian sopir dan pengecekan kendaraan, serta memastikan standar keamanan layanan MBG diterapkan maksimal,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyatakan bahwa BGN sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai layanan MBG. Evaluasi ini mencakup aspek teknis, administrasi, hingga prosedural yang terkait dengan keselamatan pengiriman makanan ke peserta didik.

“BGN berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan. Kami memperbaiki seluruh aspek terkait SOP, termasuk mekanisme penggantian sopir dan pengecekan kendaraan, serta memastikan standar keamanan layanan MBG diterapkan maksimal,” tegas Khairul.

Penguatan SOP ini mendapat dukungan penuh dari legislatif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai bahwa program MBG yang memiliki dampak besar bagi jutaan anak Indonesia membutuhkan pengawasan ekstra. Ia menekankan pentingnya manajemen risiko yang matang agar tidak terjadi masalah yang dapat membahayakan peserta didik.

“Program sebesar dan sepenting ini tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan maksimal bagi peserta didik,” ujar Legislator PKB dari Dapil NTB II tersebut. Menurutnya, setiap pihak yang terlibat harus memastikan bahwa seluruh tahapan layanan berjalan sesuai standar keamanan tertinggi.

Pemerintah melalui BGN berkomitmen terus memperkuat sistem pengawasan dan kontrol kualitas, termasuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akurasi pemantauan distribusi serta memperketat prosedur operasional kendaraan. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil celah risiko dan memastikan semua aspek layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dengan pengetatan SOP secara menyeluruh, program MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat nutrisi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjamin keselamatan dan kenyamanan dalam setiap proses distribusinya. Pemerintah menegaskan bahwa keamanan peserta didik tetap menjadi prioritas utama dalam keberlangsungan program strategis nasional tersebut. (*)
[12:37, 12/18/2025] Darmana 1: Pemerintah Terus Lakukan Evaluasi Perkuat Pelaksanaan MBG di Lapangan

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rangkaian evaluasi menyeluruh di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses distribusi makanan berjalan aman, berkualitas, dan sesuai standar, terutama setelah insiden kendaraan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat keamanan dan kualitas layanan MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan pihaknya langsung memperketat standar operasional prosedur (SOP) pasca-kejadian tersebut.

“Kami terus memonitor kondisi korban dan memastikan seluruh penanganan berjalan optimal. Evaluasi operasional di lapangan sedang kami perkuat, termasuk pada aspek keselamatan selama distribusi,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan pelaksanaan MBG di lapangan menjadi fokus utama agar program ini dapat terus berjalan dengan baik tanpa risiko serupa.

Dadan menjelaskan bahwa pelayanan MBG di sekolah tersebut sebelumnya berlangsung lancar sejak 24 Maret 2025. Namun, sopir reguler jatuh sakit dua hari terakhir sehingga digantikan sopir cadangan.

“Sopir pengganti memiliki SIM dan memenuhi syarat, tetapi mungkin kurang berpengalaman. Kami masih mendalami kondisi dan penyebab pastinya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan awal kepolisian menunjukkan kendaraan dalam kondisi prima, termasuk sistem pengereman dan mesin yang masih sangat layak karena merupakan keluaran 2024.

“Sebanyak 11 anak sudah diperbolehkan pulang. Empat masih dirawat di RS Cilincing, dan tujuh lainnya termasuk satu guru di RS Koja. Dua di antaranya masih membutuhkan perawatan intensif,” kata Dadan Hindayana.

Ia memastikan BGN memberikan dukungan penuh bagi keluarga korban, termasuk pendampingan dan fasilitasi layanan kesehatan.

Sebagai langkah penguatan pelaksanaan MBG, BGN memperbarui SOP kendaraan, terutama mekanisme penggantian sopir cadangan agar memiliki standar kompetensi yang sama dengan sopir reguler.

“Ini jadi perhatian baru bagi kami. Mobil memang wajib dicek setiap waktu, tetapi kini aspek pemilihan sopir cadangan juga harus lebih ketat,” tambahnya.

Dari sisi pengawasan legislatif, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan MBG di lapangan.

“Program sebesar MBG tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan maksimal bagi peserta didik. Keselamatan anak-anak dan guru adalah prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan,” katanya.

Ia berharap seluruh korban segera pulih dan meminta penyelidikan dilakukan transparan untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur.

Hetifah mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dalam menanggung biaya penanganan korban dan mendorong agar perbaikan sistem dilakukan segera. Ia menegaskan bahwa Komisi X DPR akan terus mengawal proses evaluasi guna memastikan implementasi MBG semakin kuat dan aman di seluruh sekolah.