Wakil Ketua Umum PSI, Isyana Bagoes Oka
Oleh: Margo Nov Ra*)
Demokrasi yang sehat membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan, yakni kebebasan menyampaikan aspirasi dan keterbukaan untuk mendengarkan. Dalam konteks itu, mahasiswa dan pemerintah sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong lahirnya kebijakan yang semakin baik bagi masyarakat. Berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tingginya kepedulian generasi muda terhadap persoalan bangsa, sementara respons pemerintah melalui evaluasi dan penyempurnaan sejumlah program mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian peserta aksi bahkan menuntut agar program tersebut dihentikan. Tuntutan tersebut tentu merupakan hak demokratis yang harus dihormati. Namun yang juga penting dicatat adalah respons pemerintah yang tidak bersifat defensif, melainkan memilih melakukan evaluasi dan pembenahan.
Wakil Ketua Umum PSI, Isyana Bagoes Oka, menilai berbagai langkah perbaikan terhadap MBG telah terus dilakukan, termasuk pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pemerintah telah menunjuk pimpinan baru yang diberi mandat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik yang berkembang di masyarakat.
Dalam perspektif kebijakan publik, kemampuan melakukan koreksi justru merupakan indikator penting dari tata kelola yang baik. Tidak ada program nasional berskala besar yang berjalan sempurna sejak hari pertama. Yang membedakan adalah apakah pemerintah bersedia melakukan perbaikan ketika ditemukan kelemahan. Dalam kasus MBG, sinyal yang terlihat adalah adanya kesediaan untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan tujuan utama program tetap tercapai, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.
Hal serupa juga terlihat pada polemik mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini menjadi salah satu sasaran kritik mahasiswa yang mempertanyakan efektivitas dan implementasinya. Namun pemerintah tidak merespons dengan penolakan terhadap kritik tersebut. Menteri Koperasi Ferry Juliantono justru menjelaskan secara terbuka bahwa operasionalisasi program sebesar ini memang tidak mudah dan membutuhkan proses bertahap.
Ferry mengakui bahwa pembangunan fisik dan kelembagaan koperasi membutuhkan waktu serta kajian yang matang. Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian target agar implementasi berjalan lebih realistis dan berkelanjutan. Respons tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang adaptif, yakni kemampuan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi riil di lapangan tanpa menghilangkan tujuan strategisnya.
Yang lebih penting, pemerintah secara konsisten menunjukkan bahwa aspirasi mahasiswa tidak dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai masukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan secara terbuka menyampaikan bahwa semangat yang dibawa mahasiswa pada dasarnya sama dengan semangat pemerintah, yaitu memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Prasetyo, berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia memang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena dipengaruhi oleh banyak faktor, baik domestik maupun global. Namun pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan yang dihasilkan saling mendukung dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Pemerintah telah menunjukkan adanya pengakuan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa. Dalam demokrasi modern, hubungan antara pemerintah dan mahasiswa seharusnya bukan hubungan yang saling berhadapan, melainkan hubungan yang saling mengingatkan dan memperkuat.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan ruang kritik yang sehat. Namun pada saat yang sama, ruang kritik juga perlu diiringi dengan pengakuan terhadap berbagai upaya perbaikan yang sedang dilakukan. Kritik yang konstruktif akan lebih efektif ketika mampu mendorong penyempurnaan kebijakan, bukan sekadar membangun pesimisme publik.
Dalam konteks ekonomi misalnya, pemerintah saat ini terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, investasi, serta pengembangan sektor produktif. Berbagai langkah dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Mahasiswa memiliki peran strategis dalam memastikan proses pembangunan tetap berada di jalur yang benar. Namun pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang muncul mendapatkan perhatian yang layak. Keduanya bukanlah posisi yang saling bertentangan.
Karena itu, demonstrasi mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir seharusnya adalah proses demokrasi yang bekerja. Mahasiswa menyampaikan aspirasi, pemerintah mendengar, lalu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai program yang sedang berjalan.
Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengkritik, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen bangsa untuk membangun solusi bersama. Ketika mahasiswa tetap kritis dan pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, maka demokrasi Indonesia tidak sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, demokrasi sedang menunjukkan kedewasaannya melalui dialog, evaluasi, dan perbaikan yang terus berlangsung demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
*) pegiat isu kepemudaan
About the Author
